Membaca Dan Menjawab Tantangan Perfilman Nusantara

Di pemerintahan JKW-JK ada harapan atau angin segar baru, dengan dibentuknya badan-badan baru, misalnya Dikbud dan asosiasi-asosasi baru. Angin segarnya, rasanya sekarang ada koordinasi antara badan-badan tersebut. Pada tahun-tahun sebelum Parekraf (Pameran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia) sudah cukup banyak membuat forum-forum diskusi, pemetaan, blue print dari industry film. Namun rasanya belum ada koordinasi.

Sepertinya, tahun 2015 ini ada perbaikan dengan adanya koordinasi. Ada dialog-dialog yang terjadi antara Badan Kreatif, Dikbud dan pelaku industri. Selanjutnya kita akan share apa yang telah kita lakukan berkaitan dengan industri perfilman.

Mungkin yang kita cermati secara sadar adalah bahwa film merupakan produk budaya yang mempunyai nilai ekonomi. Dan apa yang kita lakukan dengan film adalah suatu investasi bukan suatu biaya atau cost. Dengan pola pikir demikian, rasanya gerakan maupun kebijakan dan lain sebagainya yang dibuat oleh pemerintah akan menjadi sesuatu yang sia-sia (lagi) melainkan menjadi satu tujuan serta mempunyai manfaat bagi Indonesia.

Kita juga mengetahui bahwa film merupakan soft power yang bukan hanya bisa menjadikan bahan pemersatu di dalam negeri tapi juga dapat digunakan sebagai alat diplomasi internasional. Tidak sedikit negara lain yang sukses melakukan diplomasi melalui media film, seperti Korea, Cina, dan India.

Khusus Indonesia, sejatinya kita telah memiliki super soft power. Kita mempunya keragaman budaya yang luar biasa banyak, yang dapat kita gunakan dan jadikan kekuatan dari negeri ini. Dan film mempunyai kemampuan tersebut. Rasanya kalau kita melakukan investasi di dunia film tentu tidak akan sia-sia.

Memang film beragam jenisnya. Ada jenis film komersial dan film art. Kita harus menyadari. Tidak dapat disangkal bahwa film komersial dapat mendatangkan penghasilan untuk negara tetapi film art dapat membawa nama Indonesia ke kancah dunia Internasional. Dan salah satu pekerjaan rumah kita adalah membuat suatu produk film Indonesia yang memiliki ciri khas Indonesia. Sebab di luar negeri, produk film Indonesia masih belum dikenal.

Berbicara mengenai ekosistem, seperti saya singgung, rasanya sudah ada perbaikan. Sebab sudah ada dialog antara Dikbud dan Badan Ekonomi Kreatif. Sedangkan kita, dari Asosiasi Produser Film Indonesia (Aprofi), juga secara aktif memberikan masukan-masukan. Kita banyak melakukan kajian dan analisa. Dan kita support bersama-sama asosiasi lain dan Badan Perfilman Indonesia (BPI).

Kita berusaha supaya tidak terjadi lagi pembagian film berdasarkan klasifikasi produk saja, misalnya pihak Dikbud hanya menangani film pendek, film dokumenter yang kemudian menganggap tidak mempunyai nilai komersial. Sementara film panjang yang komersial berada di bawah Parekraf.

Rasanya pembagian tersebut menjadi terlalu naif. Saat ini pihak Dikbud dan Parekraf sudah berdialog cukup baik. Dan kita juga sepakat bersama bahwa pihak Dikbud akan membawahi pendidikan, apresiasi dan reservasi untuk film. Sementara hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi maupun distribusi film ditangani oleh Parekraf. Namun pasti aka nada overlapping yang harus dikerjakan bersama-sama antara Kementerian Dikbud dan Parekraf.

Mengenai apa saja hal-hal yang telah dilakukan oleh Aprofi akan kita jelaskan. Seperti disinggung bahwa film Indonesia telah memiliki blue print tetapi belum dilaksanakan secara baik pada pemerintahan yang sebelumnya. Penyebabnya, tidak ada dialog antara kementerian-kementerian terkait. Dalam industri film yang kompleks ini, kementerian yang tercangkup bukan hanya pihak Dikbud dan Parekraf saja melainkan terkait juga dengan Kominfo, Dirjen HAKI, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, BKPM dan lain sebagainya.

Dan apa yang kita lakukan di Aprofi, karena kita pun juga mempunyai kajian/analisa, kita berusaha untuk melakukan dialog dan menjadi pembuka jalan. Misalnya, membantu Badan Ekonomi Kreatif, yang masih baru, dan BPI untuk bisa menjadi fasilitator dalam dialog tersebut. Contohnya, mengusulkan bukan hanya menyangkut capacity building untuk filmmaker maupun memperbanyak sekolah film tetapi juga menjadi media literasi. Media literasi adalah semacam pendidikan untuk para penonton. Jadi, masuk ke kurikulum.

Dengan ulasan lain, kita menyiapkan generasi muda yang mempunyai volume yang cukup besar, di mana dalam jangka 5 tahun, sudah menjadi calon penonton film Indonesia. Dan ini harus dipupuk dari sekarang. Karena tidak bisa kita hanya teriak-teriak’harus nonton film Indonesia’ tanpa melakukan media literasi. Kita pun mengetahui bahwa sinematek membutuhkan perhatian dan apresiasi. Kita bekerjasama dengan BPI untuk menyelenggarakan festival film Indonesia.

Kalau kita bicara tentang distribusi film Indonesia, kita sudah tidak bisa lagi mengandalkan penghasilan dari bioskop. Sebenarnya penghasilan dari produser/film itu bisa dari bioskop, home video, televisi dan lain semacamnya.

Sekitar 6 tahun yang lalu, home video merupakan alternatif pendapatan bagi kita. Namun setelah berlalu 6 tahun dengan tindakan bajakan yang luar biasa, maka home video tahun ini sudah dapat dikatakan mati. Kita tidak mendapatkan penghasilan dari home video lagi. Apalagi sudah ada Undang-undang HAKI. Karena itu kita bekerjasama dengan Dirjen HAKI untuk menggodok Permennya karena hingga kini belum terbit Permen dan Juklaknya agar segera ada tindakan nyata.

Disamping itu, penting sekali kita mempunyai riset pasar. Karena selama ini produser Indonesia hanya bisa menebak-nebak saja, tanpa mempunyai data yang jelas, tentang audiens, pasarnya berapa besar, dan lain semacamnya. Terutama riset tentang policy (kebijakan) karena kebijakannya terlalu banyak. Masing-masing kementerian mempunyai kebijakan terkait film. Dan hal tersebut sejatinya harus ada kajian yang jelas.

Hal lainnya, kita pun bekerjasama dengan BKPM karena untuk co-production itu sebenarnya masuk ke dalam daftar negative investmen. Namun sekarang kita bekerjasama dengan BKPM. Dan pihak BKPM sudah mengeluarkan penjelasan bahwa co-financing dibolehkan di Indonesia untuk internasional co-production. Tetapi sruktur investasinya belum diatur. Dan itu menjadi tugas kita bersama dengan Bkraf melakukan riset tentang struktur financial.

Kita juga bekerjasama dengan dunia internasional. Karena salah satu visi misi Aprofi bukan hanya melakukan capacity building produser untuk bisa menghasilkan satu film yang bagus secara lokal saja tetapi juga secara internasional. Karena kita sudah masuk dunia global. Untuk dapat dikenal produk film kita juga harus dapat bekerjasama dengan pihak asing maupun dengan pihak asosiasi-asosiasi produser di luar negeri. Misalnya, kita menjalin kerjasama dengan asosiasi produser di Korea dan British Council. Jadi, yang kita kerjakan bukan hanya mikro untuk produser tapi merambah dunia global. Agar ekosistemnya benar, supaya secara makro maju bersama.

Dan yang terpenting, kalau infrastruktur dan kebijakannya sudah benar maka tidak perlu lagi kita mendapatkan dana-dana tambahan. Karena rodanya sudah dapat berputar tanpa ada kebocoran-kebocaran. Maka secara otomatis ekosistem berjalan dengan baik dan industri film pun akan sehat.

Selintas Aprofi
Asosiasi Produser Film Indonesia (Aprofi) dibentuk melalui kongres yang diselenggarakan pada 17 Oktober 2013, di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan.

Asosiasi ini lahir dari kebutuhan dan aspirasi para produser Indonesia untuk ikut memberikan kontribusi pada pengembangan industri film Indonesia dalam berbagai aspek, mulai dari pemetaan potensi perfilman Indonesia, regulasi kebijakan yang lebih menguntungkan, pengembangan kualitas sumberdaya manusia, hingga promosi dan bentuk-bentuk kerjasama Internasional yang lebih baik.

Pembentukan asosiasi ini adalah kelanjutan dari deklarasi yang dilakukan oleh para produser tanggal 2 September 2013 lalu (saat itu masih bernama APSI) yang dilaksanakan di Gedung Sapta Pesona Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama delapan asosiasi profesi perfilman lainnya.

Dihadiri 26 produser film Indonesia, agenda utama Kongres pertama ini adalah penyusunan dan pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang akan dijadikan pedoman Aprofi. Beberapa poin yang secara intensif dibahas pada pertemuan kali ini antara lain mengenai definisi-definisi, visi dan misi, hingga syarat-syarat keanggotaan.

Salah satu poin penting yang disepakati adalah bahwa Aprofi bukan perkumpulan perusahaan atau rumah produksi film, melainkan perkumpulan individu-individu berprofesi produser film Indonesia, terlepas yang bersangkutan tergabung dalam perusahaan/rumah produksi atau tidak.
Aprofi ini juga telah menyusun perangkat organisasi yang terdiri dari Dewan Pengurus dan Dewan Pertimbangan. Dewan Pengurus kemudian akan membentuk seluruh tim pengurus inti lainnya. Sedangkan Dewan Pertimbangan menjadi badan konsultasi bagi Dewan Pengurus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *